PERDIPPI Dukung KPPU Proses Dugaan Praktik Monopoli Pelumas – Portal Industri Otomotif Indonesia News, Manufaktur, & Gaya Hidup Terkini


PERDIPPI Dukung KPPU Proses Dugaan Praktik Monopoli Pelumas

PERDIPPI Dukung KPPU Proses Dugaan Praktik Monopoli Pelumas

Ilustrasi pelumas – dok.RBTE Report

Jakarta, Motoris – Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) mendukung penyelesaian secara tuntas dan transparan dugaan praktik monopoli pelumas yang melibatkan PT Astra Honda Motor (AHM) melalui persidangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya, proses tersebut dinilai lebih fair bagi semua pelaku usaha karena dilakukan sesuai koridor hukum atau konstitusi yang ada.

“Tentu kami sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPU. Karena langkah tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga jika terjadi perselisihan yang menyangkut persaingan usaha di antara para pelaku usaha di pasar, cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum ini merupakan langkah yang terbaik. Karena fair, dan berdasar aturan main yang sah,” papar Ketua Dewan Penasehat PERDIPPI, Paul Toar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Paul mengaku, PERDIPPI telah mendapatkan laporan tentang adanya keluhan dari sejumlah produsen maupun distributor minyak pelumas soal adanya dugaan praktik monopoli di AHASS oleh AHM sejak tahun 2011. Semua keluhan-keluhan yang disampaikan pelapor tersebut terus dipelajari dan diselidiki untuk dicari penyelesaiannya.

Namun, Paul mengaku tidak tahu persis sejak kapan KPPU melakukan investigasi atas dugaan tersebut. Termasuk kemungkinan adanya kaitan dengan pengembangan dari kasus-kasus lain.

Ilustrasi, pelumas – dok.CMFE News

“Tetapi yang pasti, karena kebebasan memilih sebuah produk yang terbaik akan membawa kepuasan kepada konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, kami sangat mendukung hak-hak konsumen tersebut, demi kepentingan masyarakat dan industri nasional, maupun perekonomian nasional,” tandas dia.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan lembaganya akan terus memantau praktik bisnis yang tidak sehat dan dijalankan oleh genuine oil. Dia juga menggarisbawahi pola yang digunakan oleh agen pemegang merek otomotif saat memasarkan genuine oil dalam satu paket garansi kendaraan.

Pasalnya, kata Tulus, hal itu telah menciptakan persepsi di benak (mindset) masyarakat atau konsumen saat melihat praktik tersebut sebagai praktik bisnis yang biasa atau normal saja. “YLKI akan membongkar masalah ini, dan mendidik konsumen sebagai saksi hukum, mewakili konsumen rakyat Indonesia,” tandas Tulus.

Ilustrasi berbagai jenis dan merek minyak pelumas di Indonesia – dok.Istimewa

Inisiatif internal KPPU
KPPU dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020) menyebut perkara ini merupakan inisiatif internal KPPU. Setelah dilakukan serangkaian investigasi dan mendapatkan bukti-bukti yang dirasa cukup dan diberkaskan, dugaan kasus ini kemudian dibawa ke persidangan.

Hasil sidang perdana yang digelar KPPU belum lama ini dan dilansir dalam situs resmi lembaga itu, Selasa (14/7/2020) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang didaftarkan dalam nomor perkara 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Nomor 5 tahun 1999 itu investigator KPPU melaporkan dugaan pelanggaran AHM. Investigator menemukan adanya perjanjian eksklusif antara dengan main dealer dan AHASS.

KPPU menyebut AHM diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ilustrasi, KPPU – dok.Istimewa via harianterbit.com

Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

Sementara Pasal 15 ayat (3) menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. (Fan)

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

You may also like

More From: INDUSTRI

DON'T MISS